PEKANBARU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigjen Suedi Husein kelompok Negara Islam Indonesia (NII) ada di daerahnya. Namun ia belum bisa berkomenter banyak, karena hal itu masih dalam pantauan.
"Kita menduga kelompok itu memang ada. Kelompok NII ini masih dalam pantauan. Jika ada yang jadi korban NII silahkan lapor ke Polda," tuturnya saat ditemui wartawan di sela-sela HUT Bhayangkara ke-31 di aula Brimob Riau, Kamis (5/5).
Ditanya soal tempat dan berapa banyak anggota NII di Riau, Kapolda masih enggan menyebutkan. "Saya tidak mungkin menyampaikan kinerja intelijen saya. Yang jelas, kalau ada warga yang menjadi korban silahkan lapor polisi," kilahnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IDI) Daerah Riau, Syafroni Ika, mensinyalir memang ada anggota NII. Namun untuk menyatakan terang-terangnya mereka belum berani. "Kalau secara real kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan NII memang tidak ada. Karena NII itu kan tidak ada badan hukumnya. Secara langsung mereka menyebut NII tidak mungkin," tuturnya dilansir riauterkini.
IDI Riau menghimbau masyarakat diminta hati-hati dengan berbagai macam pengajian. Masyarakat harus memilih-milih, apabila ada kelompok pengajian yang menjadikan orang lain kafir, itu harus dihindari. "Itu pasti sesuatu yang tidak benar," tukasnya.
Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) usai meninggalnya pendirinya, Kartosuwiryo berubah bentuk. Mulai gerakan radikal underground, melalui erakan partai politik, dan penyusupan ke partai politik. Pola gerakan NII yang beragam sepatutnya diwaspadai.
Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW IX Imam Supriyanto menyebutkan sedikitnya terdapat tiga pola gerakan NII pasca 1962 atau sepeninggal pendirinya Kartosuwiryo. Dia menyebutkan, pola gerakan radikal baik terbuka maupun tertutup (underground). "Dahulu pemimpin Adang Jaelani dengan Ketua Wilayah II Abdullah Sungkar. Gerakan ini mirip militer hingga 1981, ada yang ke permukaan dan underground," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/5).
Gerakan lainnya, Imam menyebutkan NII melakukan gerakan politik. Dia menuturkan, ayah seorang petinggi parpol berhaluan Islam adalah panglima DI/TII. Petinggi parpol itu sempat disekolahkan ayahnya ke Mesir dan bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin (IM). "Begitu selesai kuliah di Mesir, petinggi parpol itu membawa IM ke Indonesia," tuturnya.
IM di Indonesia, menurut Imam meniru pola IM di Mesir dengan bergerak melalui jalur politik dan parlemen.Sedangkan gerakan lainnya, Imam menyebutkan, NII melakukan penetrasi ke sejumlah partai politik. Dia menyebutkan Panji Gumilang saat Pemilu 2004 berpikiran NII tidak hanya bergerak ke dunia pendidikan namun ke jalur politik.
"Pada Pemilu 2004, Panji Gumilang berpikir untuk menyusup ke partai politik. Makanya saat Pemilu 2004 kita mendukung Wiranto-Salahuddin Wahid dan menang di Al-Zaytun," ujarnya dikutip dari detikcom. Terkait agenda penyusupan NII ke sejumlah partai politik, Imam menyebutkan ada skenario memasukkan putera Panji Gumilang ke partai.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menyebutkan NII merupakan negara dalam negara. Bagi PKB, menurut Marwan, NII merupakan upaya makar. Terlebih Muktamar NU pada 1934 di Banjarmasin menyebutkan makar merupakan tindakan haram. "Negara harus bertindak tegas. Tidak perlu tafsir lagi terkait KUHP," tegasnya.
Marwan menyoroti, masuknya ideologi NII cenderung menyasar ke masyarakat yang baru mengenal Islam. Dia memastikan jika masyarakat memahami Islam secara mendalam tidak bakal tersusupi ideologi NII. Menurut dia, sistem pendidikan juga memungkinkan suburnya ideologi NII. "Karena pendidikan kita hanya mengajarkan sekadar tahu, bukan internalisasi," ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan platform Partai Golkar jelas bertentangan dengan ideologi NII. Menurut dia, pihaknya telah final terkait NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Kalau NII menyusup ke Partai Golkar pasti tidak kerasan dan pasti mental karena bertentangan dengan paltform Partai Golkar," tegasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat M Ja'far Hafsah menegaskan negara dalam negara haram hukumnya. Pihaknya mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap NII. Dia menegaskan Partai Demokrat merupakan partai tengah tidak esktrem kanan dan kiri. (rtc/dtc)
"Kita menduga kelompok itu memang ada. Kelompok NII ini masih dalam pantauan. Jika ada yang jadi korban NII silahkan lapor ke Polda," tuturnya saat ditemui wartawan di sela-sela HUT Bhayangkara ke-31 di aula Brimob Riau, Kamis (5/5).
Ditanya soal tempat dan berapa banyak anggota NII di Riau, Kapolda masih enggan menyebutkan. "Saya tidak mungkin menyampaikan kinerja intelijen saya. Yang jelas, kalau ada warga yang menjadi korban silahkan lapor polisi," kilahnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IDI) Daerah Riau, Syafroni Ika, mensinyalir memang ada anggota NII. Namun untuk menyatakan terang-terangnya mereka belum berani. "Kalau secara real kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan NII memang tidak ada. Karena NII itu kan tidak ada badan hukumnya. Secara langsung mereka menyebut NII tidak mungkin," tuturnya dilansir riauterkini.
IDI Riau menghimbau masyarakat diminta hati-hati dengan berbagai macam pengajian. Masyarakat harus memilih-milih, apabila ada kelompok pengajian yang menjadikan orang lain kafir, itu harus dihindari. "Itu pasti sesuatu yang tidak benar," tukasnya.
Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) usai meninggalnya pendirinya, Kartosuwiryo berubah bentuk. Mulai gerakan radikal underground, melalui erakan partai politik, dan penyusupan ke partai politik. Pola gerakan NII yang beragam sepatutnya diwaspadai.
Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW IX Imam Supriyanto menyebutkan sedikitnya terdapat tiga pola gerakan NII pasca 1962 atau sepeninggal pendirinya Kartosuwiryo. Dia menyebutkan, pola gerakan radikal baik terbuka maupun tertutup (underground). "Dahulu pemimpin Adang Jaelani dengan Ketua Wilayah II Abdullah Sungkar. Gerakan ini mirip militer hingga 1981, ada yang ke permukaan dan underground," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/5).
Gerakan lainnya, Imam menyebutkan NII melakukan gerakan politik. Dia menuturkan, ayah seorang petinggi parpol berhaluan Islam adalah panglima DI/TII. Petinggi parpol itu sempat disekolahkan ayahnya ke Mesir dan bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin (IM). "Begitu selesai kuliah di Mesir, petinggi parpol itu membawa IM ke Indonesia," tuturnya.
IM di Indonesia, menurut Imam meniru pola IM di Mesir dengan bergerak melalui jalur politik dan parlemen.Sedangkan gerakan lainnya, Imam menyebutkan, NII melakukan penetrasi ke sejumlah partai politik. Dia menyebutkan Panji Gumilang saat Pemilu 2004 berpikiran NII tidak hanya bergerak ke dunia pendidikan namun ke jalur politik.
"Pada Pemilu 2004, Panji Gumilang berpikir untuk menyusup ke partai politik. Makanya saat Pemilu 2004 kita mendukung Wiranto-Salahuddin Wahid dan menang di Al-Zaytun," ujarnya dikutip dari detikcom. Terkait agenda penyusupan NII ke sejumlah partai politik, Imam menyebutkan ada skenario memasukkan putera Panji Gumilang ke partai.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menyebutkan NII merupakan negara dalam negara. Bagi PKB, menurut Marwan, NII merupakan upaya makar. Terlebih Muktamar NU pada 1934 di Banjarmasin menyebutkan makar merupakan tindakan haram. "Negara harus bertindak tegas. Tidak perlu tafsir lagi terkait KUHP," tegasnya.
Marwan menyoroti, masuknya ideologi NII cenderung menyasar ke masyarakat yang baru mengenal Islam. Dia memastikan jika masyarakat memahami Islam secara mendalam tidak bakal tersusupi ideologi NII. Menurut dia, sistem pendidikan juga memungkinkan suburnya ideologi NII. "Karena pendidikan kita hanya mengajarkan sekadar tahu, bukan internalisasi," ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan platform Partai Golkar jelas bertentangan dengan ideologi NII. Menurut dia, pihaknya telah final terkait NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Kalau NII menyusup ke Partai Golkar pasti tidak kerasan dan pasti mental karena bertentangan dengan paltform Partai Golkar," tegasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat M Ja'far Hafsah menegaskan negara dalam negara haram hukumnya. Pihaknya mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap NII. Dia menegaskan Partai Demokrat merupakan partai tengah tidak esktrem kanan dan kiri. (rtc/dtc)
