JAKARTA (Rakyat Riau) - Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap menyesalkan sikap tidak demokratis yakni tindakan anarkis pendukung duet Mursini-Gumpita yang membakar fasilitas umum dan fasilitas sosial menyusul ketidakpuasan masyarakat yang tidak menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuntan Singingi (Kuansing) Senin (11/4) kemarin, Tindakan pembakaran fasilitas umum dan fasilitas sosial itu menunjukkan ketidakdewasaan masyarakat Kuansing dalam berpolitik yang demokratis.
"Kami menyesalkan terjadinya sikap tidak demokratis. Aksi anarkis itu menunjukkan sebagian masyakarat Kuansing belum dewasa dalam berdemokrasi, " ujar Chairuman di Jakarta, Rabu (13/4).
Seperti diketahui, setelah KPU Kuansing mengumumkan hasil pemungutan suara, dimana pasangan Sukarmis-Zulkifli berhasil mengungguli pesaingnya Mursini-Gumpita. Pengumuman itu langsung membuahkan kekecewaan pendukung Mursini-Gumpita. Massa bergerak ke sejumlah lokasi untuk membuat onar. Rumah Ketua KPU Kuantan Singingi Firdaus Oeman dilempari bom molotov. Massa juga membakar sebuah gereja dan Pos Dinas Perhubungan di Terminal Kota.
Menurut politisi Partai Golkar itu, jika ada ketidakpuasan menyikapi hasil pemilukada di Kuansing, mestinya bisa menggugat melalui sistem yang telah dibangun melalui KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab selama ini MK juga menjadi saluran dalam menyelesaikan berbagai sengketa pemilukada di beberapa daerah Indonesia.
"Kalau ada perselisihan jumlah suara atau penghitungan suara, jangan berbuat anarkis. Salurkan lewat sistem yang kita bangun melalui MK. Biarlah MK nanti yang menyelesaikannya, " ujar mantan Kajati Sumut itu.
Chairuman berharap kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil pemilukada di Kuansing, agar menggunakan saluran hukum atau sistem yang ada yakni menggugat ke MK. "Mari kita bangun kebersamaan seluruh stakeholder untuk membangun demokrasi yang sehat, " ujarnya.
Kedua pendukung baik yang menang dan kalah, agar bersikap dewasa dan tidak bertindak anarkis dalam menyikapi hasil pemilukada di Kuansing. Seperti halnya pertandingan sepakbola, dalam pesta demokrasi pemilukada, dipastikan akan ada pihak pemenang dan pecundangnya. "Tentu ada yang menang dan kalah. Kalau ada keragu-raguan atau klaim terhadap hasil pemilukada, UU sudah mengatur untuk diselesaikan di MK, " ujarnya. (rr1)
"Kami menyesalkan terjadinya sikap tidak demokratis. Aksi anarkis itu menunjukkan sebagian masyakarat Kuansing belum dewasa dalam berdemokrasi, " ujar Chairuman di Jakarta, Rabu (13/4).
Seperti diketahui, setelah KPU Kuansing mengumumkan hasil pemungutan suara, dimana pasangan Sukarmis-Zulkifli berhasil mengungguli pesaingnya Mursini-Gumpita. Pengumuman itu langsung membuahkan kekecewaan pendukung Mursini-Gumpita. Massa bergerak ke sejumlah lokasi untuk membuat onar. Rumah Ketua KPU Kuantan Singingi Firdaus Oeman dilempari bom molotov. Massa juga membakar sebuah gereja dan Pos Dinas Perhubungan di Terminal Kota.
Menurut politisi Partai Golkar itu, jika ada ketidakpuasan menyikapi hasil pemilukada di Kuansing, mestinya bisa menggugat melalui sistem yang telah dibangun melalui KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab selama ini MK juga menjadi saluran dalam menyelesaikan berbagai sengketa pemilukada di beberapa daerah Indonesia.
"Kalau ada perselisihan jumlah suara atau penghitungan suara, jangan berbuat anarkis. Salurkan lewat sistem yang kita bangun melalui MK. Biarlah MK nanti yang menyelesaikannya, " ujar mantan Kajati Sumut itu.
Chairuman berharap kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil pemilukada di Kuansing, agar menggunakan saluran hukum atau sistem yang ada yakni menggugat ke MK. "Mari kita bangun kebersamaan seluruh stakeholder untuk membangun demokrasi yang sehat, " ujarnya.
Kedua pendukung baik yang menang dan kalah, agar bersikap dewasa dan tidak bertindak anarkis dalam menyikapi hasil pemilukada di Kuansing. Seperti halnya pertandingan sepakbola, dalam pesta demokrasi pemilukada, dipastikan akan ada pihak pemenang dan pecundangnya. "Tentu ada yang menang dan kalah. Kalau ada keragu-raguan atau klaim terhadap hasil pemilukada, UU sudah mengatur untuk diselesaikan di MK, " ujarnya. (rr1)
