Panwaslu akan Teruskan Kasus Firdaus ke Gakkumdu

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Panwaslu Pekanbaru akan meneruskan temuannya tentang pemalsuan data yang dilakukan calon walikota Pekanbaru Firdaus ST MT ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal tersebut dilakukan Panwaslu karena Panwaslu menduga ada unsur pidana pada kasus Firdaus ini.

"Kita akan teruskan temuan kita ini ke Gakkumdu," singkat anggota Panwaslu Pekanbaru, Dendy Gustiawan kepada Rakyat Riau, tadi malam.

Dikatakan Dendy, saat ini Panwaslu sedang menyusun dokumen pelaporan ke Gakkumdu tersebut. "Saat ini saya sedang menyusun dokumennya. Setelah selesai, akan kita teruskan ke Gakkumdu untuk diproses," singkatnya.

Ketika ditanya apa saja temuan yang akan dilaporkan tersebut, Dendy mengatakan, "Semua kita kan sudah tahu kasusnya. Firdaus diduga telah memalsukan identitas pernikahannya saat mendaftar sebagai calon walikota. Dalam berkas itu, Firdaus menyatakan punya satu istri,
padahal dari temuan kita, dia punya istri lagi."

Seperti yang diberitakan Rakyat Riau sebelumnya, Panwaslu Pekanbaru melakukan pengecekan ke Kemanggisan Jakarta Barat untuk memastikan laporan LSM Peduli Riau yang menyebutkan Firdaus punya istri lebih dari satu dan memalsukan identitas pernikahannya saat mendaftar sebagai calon walikota Pekanbaru. Dan hasil pengecekan ke Kemanggisan Jakarta itu, Panwaslu ternyata menemukan fakta bahwa benar Firdaus punya istri muda yag tinggal di Kemanggisan Jakarta Barat.

Namun, sebelum berangkat ke Kemanggisan Jakarta itu, Panwaslu telah memanggil Firdaus untuk klarifikasi tuduhan LSM Peduli Riau tersebut. Dan saat memenuhi pemanggilan Panwaslu itu, Firdaus membantah punya istri lebih dari satu dan memalsukan identitas perkawinan seperti yang dituduhkan LSM Peduli Riau.

Sementara itu, praktisi hukum Syam Daeng Rani menyatakan bahwa dengan didapatnya temuan Firdaus punya istri muda dan memalsukan identitas perkawinannya saat mendaftar sebagai calon walikota, Panwaslu memang harus meneruskan temuannya itu ke Gakkumdu. Karena, kasus itu memiliki unsur pidana.

"Kalau ada dugaan unsur pidana pada kasus Firdaus ini, maka sudah semestinya Panwaslu meneruskan temuannya itu ke Gakkumdu untuk diproses. karena memang, Gakkumdu menangani persoalan pilkada yang mengandung unsur pidana," jelas Syam Daeng.
Dilanjutkan Syam Daeng Rani, dengan temuan Panwaslu itu, Firdaus bisa dijerat dengan KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 267 tentang pemalsuan data otentik. "Ancaman kurungan penjaranya antara 7 sampai 8 tahun," jelas Syam Daeng Rani.

Selain KUHP, dengan pemalsua data itu, Firdaus juga bisa dijerat dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. "Dengan undang-undang ini, Firdaus bisa dijerat dengan hukuma penjara 37 bulan," jelasnya. (tim)

Syam Daeng Rani: Firdaus Bisa Terancam Bui 8 Tahun

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Praktisi hukum Syam Daeng Rani menyebutkan calon Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT, bisa terancam kurungan penjara sampai 8 tahun karena terbukti memalsukan identitasnya saat mendaftarkan diri sebagai calon walikota di KPUD Pekanbaru.

Seperti diketahui, saat mendaftar sebagai calon walikota Pekanbaru, Firdaus mengaku punya satu orang isteri dan empat orang anak, tapi berdasarkan temuan Panwaslu, Firdaus punya istri muda dan dua orang anak di Jakarta. Dan identitas istri muda dan dua anaknya ini tidak disebutkan Firdaus pada daftar riwayat hidupnya saat mendaftar sebagai calon walikota Pekanbaru.

"Panwaslu sudah membuktikan bahwa Firdaus memang punya istri muda di Jakarta dan memalsukan identitas perkawinannya saat mendaftar sebagai calon walikota. Di daftar riwayat hidupnya pada dokumen pendaftaran Firdaus mengaku punya satu istri, sedangkan temuan Panwaslu Firdaus ada istri lagi di Jakarta," papar Syam Daeng.

Disebutkan Syam Daeng, dengan terbuktinya Firdaus memalsukan identitas perkawinannya itu, Firdaus bisa dijerat dengan pelanggaran undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya klausul pemalsuan identitas untuk ikut Pemilukada.

"Pelanggaran atas undang-undang tersebut, Firdaus bisa dituntut 37 bulan penjara," jelasnya seraya menyatakan bahwa pasal yang bisa menjerat Firdaus pada undang-undang tersebut adalah pada pasal 116 sampai dengan pasal 119.

Masih menurut Syam Daeng Rani, selain melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, Firdaus juga bisa dituntut tujuh sampai delapan tahun penjara sesuai KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 267.

"Tuntutan dalam pasal-pasal itu adalah tujuh sampai delapan tahun penjara. Firdaus dituntut karena telah memalsukan akte otentik berupa surat nikah," jelasnya.

Ketika ditanya pengaruhnya terhadap pencalonan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru, Syam Daeng mengatakan bahwa Firdaus bisa didiskualifikasi sebagai calon walikota karena telah melakukan pelanggaran pidana, yakni memalsukan dokumen.

"Mahkamah Konstitusi bisa mendiskualifikasi pasangan Firdaus-Ayat dan menetapkan pasangan Septina Primawati-Erizal sebagai walikota Pekanbaru," tegasnya seraya mengatakan bahwa ada prosedur untuk menetapkan pasangan Septina itu sebagai pemenang Pilkada.

Ketika ditanya bagaimana proses diskualifikasi terhadap Firdaus-Ayat itu, Syam Daeng menjelaskan bahwa pilkada ulang tetap harus dilakukan. Nah, ketika hasil pilkada ulang sudah didapat, maka hasil pilkada ulang itu dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

"Nah, ketika hasil pilkada ulang itu diterima Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi menganulir hasil Pilkada itu dan menyatakan bahwa pasangan Firdaus-Ayat didiskualifikasi karena terbukti memalsukan data identitas. Sehingga, pasangan Septina-Erizal ditetapkan sebagai pemenang Pilkada ulang," jelasnya. (*)

Bulan Ramadhan, ‘Ustadz PAS’ Jangan Nyeleneh

PEKANBARU – Pemuka agama, KH Abu Yazid, mengharapkan para ustadz tidak memberikan ceramah-ceramah yang nyeleneh alias mempermainkan nilai-nilai agama untuk kepentingan politik sesaat. Harapan ini disampaikan Abu Yazid terkait pernahnya sejumlah ustadz memberikan ceramah nyeleneh yang menyebutkan “kalau mau masuk syurga firdaus, pilihlah Firdaus”, beberapa waktu lalu.

“Biasanya, pada setiap malam Ramadhan itu kan ada ceramah agama di masjid-masjid. Nah, kita harap para ustadz jangan memberikan muatan politis dalam setiap ceramahnya. Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu pada peringatan Isra’ Mi’raj yang menyebutkan: “kalau mau masuk syurga firdaus, pilihlah Firdaus,” ujarnya.

Diakui Abu Yazid, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung Firdaus memang banyak diisi oleh ustadz-ustadz. Nah, ustadz-ustadz PKS ini, diharapkan Abu Yazid, tidak memasukkan muatan politis saat memberikan ceramah agamanya di Bulan Ramadhan.

“Lebih baik memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang amal ibadah yang baik untuk bekal hidup akhirat mendatang. Kita harap ustadz-ustadz itu tidak memasukkan muatan politis bahkan kampanye saat memberikan ceramahnya kepada masyarakat,” harap Abu Yazid.

Saat dikatakan bahwa Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Pekanbaru diketuai oleh abang kandung Firdaus MT dan dikhawatirkan juga akan dipakai untuk mempengaruhi masyarakat untuk mendukung Firdaus, Abu Yazid menyatakan bahwa lembaga dakwah sebaiknya tetap netral.

“Saya berharap lembaga-lembaga dakwah semacam MDI ataupun yang lainnya tetap netral. Dan saya masih yakin MDI tetap bisa netral. Entah kalau oknum-oknum MDI-nya,” tegas Abu Yazid seraya mengajak para ustadz tetap memberikan pemahaman agama yang baik kepada masyarakat. (tim)

"Istri Muda Firdaus Mengaku Mahasiswi"

PEKANBARU - Siapa sebenarnya Vicky Rahmawati yang diduga sebagai istri muda Firdaus? Nah, baru-baru ini wartawan media ini melakukan investigasi dan terungkap bahwa Vicky Rahmawati mengaku sebagai seorang mahasiswi.

Keterangan itu didapat dari Sobri, yang merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) tempat yang diduga Firdaus tinggal di Jakarta, yakni di Jalan Sakti III/72 RT 008 RW 009 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat. "Vicky mengaku sebagai mahasiswi saat ia mengurus surat menyurat dengan saya sebagai ketua RT," kata Sobri.

Diceritakan Sobri keluarga Firdaus dan Vicky Rahmawati beserta dua anaknya tinggal di daerah tersebut sudah hampir tiga tahun belakangan ini. Masih menurut Sobri, dirinya tahu bahwa Vicky Rahmawati itu adalah istri muda Firdaus. Keluarga Firdaus dan Vicky itu, katanya, kurang komunikatif dengan warga sekitar.

"Saya dapat kabar Vicky itu adalah istri muda Firdaus. Dan selama ini, mereka kurang komunikatif dengan warga sekitar bahkan istri mudanya itu cepat ribut dengan warga sekitar," jelasnya.

Masih menurut Sobri, biasanya Firdaus datang sebulan sekali ke rumah tersebut untuk mengunjungi istri muda dan dua anaknya. "Firdaus hanya datang sebulan sekali lah ke rumah itu," ujar singkat.

Masih menurut ketua RT 008/RW 009 Kemanggisan itu, berdasarkan informasi yang didapatnya, Firdaus Muhammad mengaku sebagai pengusaha perkebunan. Dan dirinya tidak heran karena Sobri menganggap bahwa memang di Riau banyak perkebunan sawit.

"Saat ditanya tentang kerjaannya, istri muda Firdaus mengaku bahwa Firdaus itu pengusaha perkebunan di Riau. Saya sih percaya saja karena memang setahu saya di Riau itu perkebunan sawit besar-besar," katanya.

Saat ditanya soal ciri-ciri Firdaus, Sobri mengatatakan bahwa sosok Firdaus yang dikenalnya memiliki tinggi badan lebih kurang 175 cm, dengan pantaran usia sekitar 50-an tahun.

"Orangnya cukup tinggi dengan besar badan yang lumayan. Kira-kira umurnya 50-an tahun lebih," katanya.

Ingin Jual Rumah Rp2,5 Miliar

Masih menurut Sobri, Vicky Rahmawati yang diduga sebagai istri muda calon Walikota Pekanbaru Firdaus itu, tiba-tiba ingin menjual rumahnya. Rumah yang berada di Jalan Satria III/72 RT 008 RW 009 Kemanggisan itu ingin dilepas Vicky dengan seharga Rp2,5 miliar.

"Baru-baru ini, Vicky datang ke rumah saya. Katanya ia ingin jual rumahnya dengan harga Rp2,5 miliar. Dia minta tolong ke saya untuk bantu memasarkannya," katanya lagi seraya mengatakan bahwa rumah itu saat dibeli Firdaus dan Vicky dengan harga Rp1,2 miliar.

Sobri mengaku cukup kaget dengan keinginan Vicky menjual rumahnya itu. "Saya kaget kenapa kok rumah itu mau dijual cepat. Tapi saya tak mau terlalu dalam menanyakannya," katanya. (*)

Suradi Paijan: Kita tidak Tahu

Sementara itu, Tim Sukses Pemenangan Firdaus-Ayat, Suradi Paijan, saat dikonfirmasi tentang status perkawinan Firdaus ini, mengaku tidak tahu tentang istri muda Firdaus tersebut. Bahkan, Suradi mengaku selama ia berteman dengan Firdaus, ia tidak pernah melihat Firdaus bersama wanita yang mengaku sebagai istri mudanya. "Saya juga sudah tanyakan hal ini kepada Firdaus, dan Firdaus menjawab bahwa itu tidak benar," kata Suradi.

Ketika ditanya, apakah tim sukses PAS akan melacak tentang kebenaran isu tersebut, Suradi mengatakan bahwa tim PAS tidak akan melakukan pelacakan tentang kebenaran tersebut. "Biarlah masyarakat yang menilai. Kita sih bekerja saja," ujar Suradi. (tim)

Camat dan Lurah Terancam Dipecat

PEKANBARU - Tim pemenangan pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Septina - Erizal Muluk (Berseri) menemukan indikasi-indikasi terlibatnya camat-camat dan lurah di Pekanbaru dalam mendukung pasangan Firdaus - Ayat Cahyadi. Mereka meminta camat dan lurah bersikap netral dalam pilkada agar bisa menghasilkan pemimpin baru berkualitas.

"Kita telah menemukan bukti-bukti keterlibatan camat dan lurah dalam pilkada Pekanbaru. Bukti-bukti yang kita pegang mengindikasikan bahwa ini memang sudah sistemik dan terjadi di Indikasi keterlibatan camat dan lurah merata di setiap kecamatan," kata juru bicara tim Berseri yang juga Humas DPD Partai Golkar Riau Abu Bakar Sidik, kepada Wartawan, Jumat (6/5).

Abu Bakar menyebutkan bukti-bukti yang telah mereka pegang terkait keterlibatan camat dan lurah tersebut akan mereka laporkan ke Panwaslu, Gakkumdu dan KPU. Bukti yang mereka dapatkan tersebut diantaranya berbentuk surat undangan sosialisasi calon walikota yang langsung ditandatangani oleh salah seorang camat, serta bukti-bukti lainnya.

"Ada bukti-bukti camat di Pekanbaru terlibat mengkampanyekan atau mengajak pihak-pihak mendukung calon tertentu. Padahal sejak awal kita telah memberi respon yang baik kepada pemerintah kota untuk tidak terlibat dalam upaya dukung mendukung seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kota dengan menindak tegas PNS yang terlibat. Tapi kenapa justru yang terjadi dimana-mana ada keterlibatan camat dan lurah. Sebagai PNS mereka seharusnya bersikap neteral," kata Abu Bakar.

Anggota DPRD Provinsi Riau ini menyebutkan sanksi bagi PNS yang terlibat kampanye calon kepala daeran dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 seperti mulai dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingakt lebih rendah, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat sebagai PNS.

"Dalam PP nomor 52 tahun 2010 sudah sangat jelas bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon tersebut, menggunakan fasilitas terkait jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye, hingga mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pilkada," kata Abu Bakar membacakan PP 53 tersebut.

Untuk itu kata Abu Bakar, sebelum temuan yang mereka miliki ini ditindaklanjuti pihaknya menghimbau agar para camat dan lurah se Kota Pekanbaru untuk menghentikan aktivitas dukung mendukung kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pekanbaru.*

Pekanbaru Tertata di Tangan Septina

PEKANBARU- Pengamat Perkotaan Mardianto Manan MT, menilai Septina merupakan sosok yang tepat memimpin Pekanbaru yang semberaut sekarang ini. Di tangan Septina Primawati yang berpasangan dengan Erizal Muluk, ibukota Provinsi Riau ini akan berpenampilan lebih lembut dan tertata lebih rapi.

"Sebagai ibukota provinsi, Pekanbaru harus dipimpin oleh orang yang bisa membawa kesejukan sehingga kota ini lebih bisa tertata dengan rapi," kata Mardianto Manan yang menilai Septina merupakan sosok sederhana, baik dalam bertutur kata maupun dalam berpenampilan.

Ia juga menyebutkan bahwa pasangan Septina - Erizal Muluk memiliki program-program yang dibutuhkan Pekanbaru seperti penataan kota, penanganan saluran air dan banjir. Selama ini kata Dosen Universitas Riau ini, Pekanbaru belum memiliki konsep penataan, salah satunya penanganan banjir.

"Untuk mengatasi banjir Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki konsep. Yang ada sekarang adalah kalau ada banjir lalu dibangun saluran air namun tidak dialirkan ke tempat yang tepat sehingga menyebabkan munculnya daerah banjir baru," kata Mardianto dalam acara kampanye dialogis pasangan Berseri di kediaman Hj Umi Kalsum jalan Satria, Kecamatan Sail, Kamis (5/5).

Sementara calon wakil walikota Erizal Muluk mengatakan tidak tertatanya pembangunan di Kota Pekanbaru karena daerah ini belum memiliki master plan dalam pembangunan. Namun untuk lima tahun ke depan jika terpilih pada Pilkada Pekanbaru tanggal 18 Mei, Pekanbaru akan memiliki master plan. "Selama ini siapapun boleh membangun sesuka hatinya di Pekanbaru. Namun kami pasangan Berseri (Bersama Septina - Erizal) akan membangun Kota Pekanbaru mengacu pada masterplan," kata Erizal.

Dalam kampanye dialogis tersebut juga dihadiri oleh calon walikota Septina Primawati, Ketua Tim Koalisi Muhammaddun, Ketua Harian Partai Golkar Pekanbaru Syahril, Wakil Ketua Koalisi Fendri Jaswir, Mardianto Manan.

Sementara Fendri Jaswir menyebutkan kehadiran Septina Primawati sebagai calon pemimpin di Pekanbaru tidak perlu diragukan lagi mengingat Septina memiliki banyak pengalaman dalam memimpin berbagai organisasi. "Ia juga akademisi dan memiliki konsep dalam membangun Pekanbaru. Jangan meragukan kepemimpinan perempuan. Di tangan perempuan kota ini akan lebih tertata dengan rapi," kata mantan Anggota DPRD Provinsi Riau ini.

Septina Primawati menjawab pertanyaan warga yang hadir menyampaikan jika terpilih sebagai walikota, program prioritasnya bersama Erizal Muluk adalah pembangunan infrastruktur dan membawa investor ke Pekanbaru. "Jika infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik telah dibangun maka investor akan mudah menanamkan investasinya di Pekanbaru. Jika investor masuk maka lapangan pekerjaan akan banyak di Pekanbaru sehingga taraf ekonomi masyarakat akan terangkat," ujar Septina.

Ajak Warga Gunakan Hak Pilihnya
Kampanye hari ke 5 Pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk di pusatkan di Kecamatan Sail Pekanbaru. Dalam kampanyenya Septina mengajak warga untuk berfikir cerdas dengan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Pekanbaru 18 Mei mendatang. Selain menggalang masa dari rumah-kerumah Septina juga menyempatkan diri untuk membesuk warga sakit yang berada di sekitar area kampanyenya, Kamis (5/5).

Turut serta bersama Septina para pendukung dan simpatisan dari partai koalisi dan ratusan masyarakat mendengarkan visi misi Berseri sekaligus menyampaikan aspirasinya untuk diprogramkan jika pasangan ini terpilih menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011-2016.

Kunjungan pertama Septina dirumah warga jalan Diponegoro 3 tepatnya ibu Hasnidar (63), dirumah ibu 4 anak tersebut Septina menjenguk Asih Sukesih (34) yang menderita sakit akibat salah pemberian obat yang kini sedang mendapat perawatan. Selanjutnya kerumah Miskarlina (36) warga jalan Diponegoro RW08 Sukamulia yang anaknya Piki Saputra (11) menderita sakit Step sejak 7 bulan lalu. Piki sangat membutuhkan perawatan khusus namun sayangnya kedua orang tua Piki hanya berpenghasilan pas-pasan.

Selanjutnya Septina mengunjungi rumah Hesti (46) yang keseharian berkerja sebagai klening servis di rumah sakit RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, ia menderita lumpuh akibat terjatuh, nasip Hesti cukup memprihatinkan disamping tak bisa bekerja lagi ia harus menanggung hidup ketiga anaknya karena sejak lama bercerai dari suaminya. (jel/azw)

Ngumpul di Rumah Herman, Pelayanan Kelurahan Terganggu

PEKANBARU - Warga Kelurahaan Tuah Karya dan warga Kelurahaan simpang Baru, serta warga Tangkerang Selatan mengeluhkan Pelayanan kantor lurah di wilayah mereka pada Kamis (5/4). Sebab pegawai kelurahan tidak berada di tempat.

Di kelurahan Simpang Baru, warga tidak melihat adanya aktifitas Kantor Lurah seperti hari biasanya dalam melayani proses adminsitrasi kependudukan, sebab semua PNS tidak berada di tempat dan hanya dijaga oleh tenaga honorer.

EK, salah seorang warga mengaku, masyarakat yang mendatangi kantor lurah mengeluhkan kinerja aparatur Kelurahaan Simpang Baru, sebab ketika hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kematian salah seorang keluarganya, warga tersebut tidak bisa menemui satupun peagawai kelurahaan, keculai tenaga honorer. "Saya mendengar mereka mengeluh tidak bisa mengurus administrasi ke kantor lurah Simpang baru, karena Lurah dan stafnya tidak masuk," ungkap EK.

EK kepada wartawan mengaku, untuk memastikan kebenaran dari keluhan masyarakat yang didengarnya, dirinya mencoba mendatangi kantor lurah Simpang Baru. "Saat saya mendatangi kantor lurah, ternyata memang benar, kantor lurah tutup hingga siang harinya, yang ada hanya pegawai honor saja," celoteh EK kepada wartawan.

Menurutnya lagi, ketika warga menanyakan alasan tutupnya kantor tersebut, pegawai honor yang tinggal dikantor lurah hanya menjawab semua pegawai sedang pergi melakukan silahturahmi di kediaman Walikota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah MM.

Selain Kantor Lurah Simpang Baru, menurut EK, Kantor lurah lainnya, yakni seperti Kantor Lurah Tuah Karya juga terlihat tutup. "Ternyata bukan hanya Kantor Lurah Simpang Baru saja yang tutup, Kantor Lurah Tuah Karya juga ikut tutup dengan alasan yang sama," tambah Ek.

Erizal Muluk selaku calon wakil walikota periode 2011-2016 ketika dimintai tanggapannya terhadap keluhan warga ini menyatakan, hendaknya petugas kelurahan tetap bertugas seperti biasanya, walau saat ini suasana pilkada, tidak ada alasan bagi kantor pelayanan tutup. "Walaupun saat ini suasana kampanye, tidak ada alasan pelayanan kelurahan juga tutup," ujar Erizal Muluk.

Apalagi menurut Erizal, ada undang-undang yang melarang PNS ikut berpolitik, yakni UU No.43 Tahun 1999, pasal 3. "Jadi apapun alasannya pegawai kelurahan tidak boleh meninggalkan tugasnya, tidak ada alasan hanya gara-gara silahturahmi kantor lurah ditutup" tegas Erizal.

Di tempat terpisah, salah seorang staf Humas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Kamis (5/5), sekitar pukul 15.15 WIB kepada Rakyat Riau menerangkan, silaturahmi PNS di kediaman walikota Pekanbaru tidak ada kaitannya dengan pilkada.

"Kegiatan dihadiri seluruh camat dan lurah. Acara di kediaman walikota murni agenda silaturahmi, sebab masa jabatan pak wali akan berakhir. Acara silaturahmi ini dipercepat, sebab hanya bulan Mei ini sepertinya waktu yang tepat. Sebab pada bulan Juni sudah sibuk dengan agenda pelaksanaan hari jadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan kampanye. Acara silaturahmi berakir sekitar pukul 14.30 WIB," kilah staf humas Pemko. (fir)

Polda Menduga NII Ada di Riau

PEKANBARU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigjen Suedi Husein kelompok Negara Islam Indonesia (NII) ada di daerahnya. Namun ia belum bisa berkomenter banyak, karena hal itu masih dalam pantauan.

"Kita menduga kelompok itu memang ada. Kelompok NII ini masih dalam pantauan. Jika ada yang jadi korban NII silahkan lapor ke Polda," tuturnya saat ditemui wartawan di sela-sela HUT Bhayangkara ke-31 di aula Brimob Riau, Kamis (5/5).

Ditanya soal tempat dan berapa banyak anggota NII di Riau, Kapolda masih enggan menyebutkan. "Saya tidak mungkin menyampaikan kinerja intelijen saya. Yang jelas, kalau ada warga yang menjadi korban silahkan lapor polisi," kilahnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IDI) Daerah Riau, Syafroni Ika, mensinyalir memang ada anggota NII. Namun untuk menyatakan terang-terangnya mereka belum berani. "Kalau secara real kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan NII memang tidak ada. Karena NII itu kan tidak ada badan hukumnya. Secara langsung mereka menyebut NII tidak mungkin," tuturnya dilansir riauterkini.

IDI Riau menghimbau masyarakat diminta hati-hati dengan berbagai macam pengajian. Masyarakat harus memilih-milih, apabila ada kelompok pengajian yang menjadikan orang lain kafir, itu harus dihindari. "Itu pasti sesuatu yang tidak benar," tukasnya.

Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) usai meninggalnya pendirinya, Kartosuwiryo berubah bentuk. Mulai gerakan radikal underground, melalui erakan partai politik, dan penyusupan ke partai politik. Pola gerakan NII yang beragam sepatutnya diwaspadai.

Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW IX Imam Supriyanto menyebutkan sedikitnya terdapat tiga pola gerakan NII pasca 1962 atau sepeninggal pendirinya Kartosuwiryo. Dia menyebutkan, pola gerakan radikal baik terbuka maupun tertutup (underground). "Dahulu pemimpin Adang Jaelani dengan Ketua Wilayah II Abdullah Sungkar. Gerakan ini mirip militer hingga 1981, ada yang ke permukaan dan underground," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/5).

Gerakan lainnya, Imam menyebutkan NII melakukan gerakan politik. Dia menuturkan, ayah seorang petinggi parpol berhaluan Islam adalah panglima DI/TII. Petinggi parpol itu sempat disekolahkan ayahnya ke Mesir dan bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin (IM). "Begitu selesai kuliah di Mesir, petinggi parpol itu membawa IM ke Indonesia," tuturnya.

IM di Indonesia, menurut Imam meniru pola IM di Mesir dengan bergerak melalui jalur politik dan parlemen.Sedangkan gerakan lainnya, Imam menyebutkan, NII melakukan penetrasi ke sejumlah partai politik. Dia menyebutkan Panji Gumilang saat Pemilu 2004 berpikiran NII tidak hanya bergerak ke dunia pendidikan namun ke jalur politik.

"Pada Pemilu 2004, Panji Gumilang berpikir untuk menyusup ke partai politik. Makanya saat Pemilu 2004 kita mendukung Wiranto-Salahuddin Wahid dan menang di Al-Zaytun," ujarnya dikutip dari detikcom. Terkait agenda penyusupan NII ke sejumlah partai politik, Imam menyebutkan ada skenario memasukkan putera Panji Gumilang ke partai.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menyebutkan NII merupakan negara dalam negara. Bagi PKB, menurut Marwan, NII merupakan upaya makar. Terlebih Muktamar NU pada 1934 di Banjarmasin menyebutkan makar merupakan tindakan haram. "Negara harus bertindak tegas. Tidak perlu tafsir lagi terkait KUHP," tegasnya.

Marwan menyoroti, masuknya ideologi NII cenderung menyasar ke masyarakat yang baru mengenal Islam. Dia memastikan jika masyarakat memahami Islam secara mendalam tidak bakal tersusupi ideologi NII. Menurut dia, sistem pendidikan juga memungkinkan suburnya ideologi NII. "Karena pendidikan kita hanya mengajarkan sekadar tahu, bukan internalisasi," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan platform Partai Golkar jelas bertentangan dengan ideologi NII. Menurut dia, pihaknya telah final terkait NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Kalau NII menyusup ke Partai Golkar pasti tidak kerasan dan pasti mental karena bertentangan dengan paltform Partai Golkar," tegasnya.

Ketua DPP Partai Demokrat M Ja'far Hafsah menegaskan negara dalam negara haram hukumnya. Pihaknya mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap NII. Dia menegaskan Partai Demokrat merupakan partai tengah tidak esktrem kanan dan kiri. (rtc/dtc)

PKS Dituding Dekat dengan NII KW 9

JAKARTA - Eks petinggi NII KW 9 mengungkap kedekatan ideologis PKS dengan NII KW 9. PKS disebut-sebut memiliki kedekatan dengan NII KW 9 dalam sejarah panjang masuknya Ikhwanul Muslimin ke Indonesia.

"Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah putra dari Danu Muhammad Hasan yang merupakan panglima militer DI/TII Kartosuwiryo di wilayah Pantura khususnya di Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya," ujar Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW 9, Imam Supriyanto, dalam diskusi 'Parpol Berbicara Radikalisme' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5).

Imam menuturkan, kala ini Muhammad Hasan mencoba menyelamatkan putranya tersebut dengan disekolahkan ke luar negeri. Di luar negeri, menurut Imam, Hilmi justru belajar ideologi Ikhwanul Muslimin yang mengakar di negara Timur Tengah.

"Biar tidak terkait dengan TII maka Hilmi disekolahkan ke luar negeri di Mesir. Di Mesir dia bersinggungan dengan Ikhwanul Muslimin yang kemudian dia bawa ke Indonesia. Ikhwanul Muslimin terus bergerak melalui jaringan bawah tanahnya," paparnya seperti dikutip dari detikcom.

Ikhwanul Muslimin disebut Imam kemudian bergerilya di Indonesia melalui aktifitas politik. Imam menyebut ini adalah bagian dari Faksi NII KW 9 yang berbeda, karena faksi NII KW 9 yang lain memilih menyusupkan kadernya ke parpol.

"NII KW 9 memilih menyusupkan kader ke parpol, namun Ikhwanul Muslimin ini bergerak di parpol dan di parlemen supaya ideologi Islam bisa terwujud. Sekarang ini memang dilakukan penyusupan ke partai politik. Di Indonesia ini pada waktu era reformasi NII mengambil momentum dan dibuatlah Partai Keadilan pada waktu itu. Pada saat PK lahir saya berjumpa dengan Walikota Depok saat ini Pak Nur Mahmudi dan gerakan underground memang masih berjalan dan punya struktur yang kuat," bebernya.

Sementara ini , Imam menambahkan, NII KW 9 yang dikomando Panji Gumilang sampai saat ini tidak membentuk partai politik. "Saya memang pernah berdiskusi dengan Pak Panji dan guru politik saya Arbi Sanit untuk membentuk partai politik namun kemudian tidak direalisasikan karena sudah menyisipkan kader ke partai politik," tandasnya.(dtc)

Herman Masuk dalam daftar tim Jurkam

PEKANBARU - Ketua Tim Koalisi pemenangan pasangan Septina Primawati - Erizal Muluk, Muhammaddun Royan menyebutkan kalau pihaknya telah menyiapkan nama-nama juru kampanye Pilkada Kota Pekanbaru yang dimulai tanggal 1-14 Mei mendatang.

Di antara nama-nama juru kampanye yang akan didaftarkan ke KPU dan Panwas Kota Pekanbaru terdapat beberapa nama tokoh nasional dan lokal. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum DPP PPP Surya Dharma Ali, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan beberapa nama tokoh nasional lainnya.

Sementara tokoh-tokoh lokal yang masuk dalam daftar juru kampanye Berseri (Bersama Septina - Erizal), terdapat nama Ketua DPD Partai Golkar Riau Indra Muchlis Adnan, Ketua Kosgoro Riau yang juga pembina Partai Golkar Pekanbaru Herman Abdullah.

Nama-nama ini didaftarkan karena mereka merupakan tokoh atau pimpinan partai yang mendukung Septina dan Erizal Muluk maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Pekanbaru periode 2011-2016. Sementara nama Herman Abdullah didaftarkan karena kapasistasnya sebagai pimpinan Kosgoro Riau yang merupakan organisasi di Partai Golkar.

"Kita memasukkan nama Herman Abdullah karena dia merupakan Pembina Partai Golkar dan juga Ketua Kosgoro Riau," kata Muhammaddun.

Ketika ditanya sikap Golkar terkait arah dukungan Herman Abdullah kepada tim pasangan lain, Muhammaddun menyerahkan hal tersebut kepada Partai Golkar.

Partai Demokrat Membantah kembali

JAKARTA (Rakyat Riau) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Benny K Harman kembali menepis tudingan keterlibatan kadernya dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games XXVI tahun 2011 di Palembang, Sumsel yang melibatkan Sesmenpora Wafid Muharram dan petinggi PT Duta Graha Indah (DGI) Tbk, M El Idris dan seorang perempuan bernama Mirdo Rosalina Manulang.

Ketua Komisi III Benny K. Harman yang juga politisi Partai Demokrat mengungkapkan hasil pemeriksaan internal terhadap pengurus dan kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus suap, terbukti tak memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung terhadap kasus tersebut.

Namun demikian, Partai Demokrat mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap sesuai prinsip hukum yang berlaku.

"Kami harapkan semua pihak juga tidak mempolitisasi karena sudah kami tegaskan bahwa tak ada kaitan atau hubungan apapun dengan Partai Demokrat. Tak perlu ada politisasi, imajinasi dan terkanan kepada KPK," kata Benny didampingi anggota Komisi III DPR Edi Ramli Sitanggang kepada pers di ruang Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Jakarta, Jumat (29/4).

Berdasarkan pemeriksaan internal, partai dan pengurus tidak ada yang terkait dengan kasus ini. "Kalau ada seseorang, yang kebetulan kader atau pengurus partai terlibat, silakan diproses," katanya.

Benny juga membantah sinyalemen adanya tekanan dari orang yang mengaku pengurus Partai Demokrat seperti disampaikan pengacara Rosalinda. Pernyataan itu tendensius dan hanya bermaksud menyudutkan Partai Demokrat.

"Itu (pernyataan) sampah. Kalau KPK yang bilang begitu, kami baru percaya, kami baru berhitung. Kalau orang lain, untuk apa dipercaya," katanya.

Edi Ramli Sitanggang menyatakan DPP PD juga tak akan melakukan intervensi terhadap upaya penuntasan kasus ini. "Kami dukung penuh langkah KPK dan kami ingatkan KPK tidak terpengaruh tekanan, analaisis atau imajinatif pihak lain," katanya seraya mengatakan DPP PD tetap solid dan telah melakukan konsolidasi untuk menyikapi kasus ini. (rr1)

Pidato mambang mit dilaporkan

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Pidato sambutan Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit pada acara malam pagelaran wayang semalam suntuk yang diselenggarakan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Firdaus - Ayat Cahyadi di Lapangan Sekuntum, Kulim, Jumat (29/4), dipermasalahkan oleh pasangan tim Berseri (Bersama Septina Primawati - Erizal Muluk).

Pidato Mambang Mit malam tersebut dinilai sudah melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, Sabtu (30/4) sore, Ketua Tim Koalisi Pemenangan Berseri, Muhammaddun Royan, didampingi Ketua Tim Advokasi Berseri, Syam Daeng Rani SH, melaporkan hal tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan membawa saksi dan bukti berupa rekaman dan foto-foto.

Kedatangan tim pemenangan Septina - Erizal Muluk ini, disambut oleh anggota KPU Pekanbaru Ir Dendy Gustiawan. Kepada Dendy, Muhammaddun langsung memperdengarkan rekaman suara orasi Mambang Mit yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Firdaus- Ayat Cahyadi pada tanggal 18 Mei mendatang.

Dendy sendiri menyebutkan pihaknya akan mengkaji isi laporan dan bukti-bukti serta akan memanggil pihak terlapor. "Kita akan proses ini dan akan kita tindaklanjuti. Kami akan memproses ini selama dalam waktu 7 hari," kata Dendy.

Ketua Tim Advokasi Berseri, Syam Daeng Rani, menyebutkan ada beberapa alasan kenapa mereka membuat laporan ke Panwas Pekanbaru. Di antaranya adalah Mambang Mit merupakan wakil gubernur yang semestinya harus bersikap netral karena kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye. Hal ini sesuai dengan PP no 32 tahun 2004 dan PP no 12 tahun 2008.

Selanjutnya pasangan Firdaus - Ayat Cahyadi melanggar aturan karena membuat kegiatan seperti kampanye di luar masa kampanye seperti yang dilarang di dalam PP nomor 49 tahun 2008. "Untuk itu kita meminta Panwas sebagai wasit menindaklanjuti hal ini," kata Syam Daeng.

Sementara itu Muhammaddun menyebutkan pihaknya melaporkan hal ini kepada Panwas karena ada beberapa orang masyarakat membuat pengaduan kepada mereka. "Kita selaku tim koalisi kalau ada laporan dari masyarakat akan kita sampaikan kepada panwaslu. Soal melanggar atau tidaknya itu panwas yang menentukan," katanya.

Dalam bukti rekaman yang diperdengarkan dan diserahkan Muhammaddun Royan kepada Panwas sangat jelas bahwa Wakil Gubernur Riau Mambang Mit mengkampanyekan pasangan Firdaus - Ayat Cahyadi. Bahkan dalam pantun penutup pidatonya Mambang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan tersebut.

"Di sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah pohon kenari. Kalau di sana bingung di sini bingung. Tusuklah Firdaus dan Ayat Cahyadi," kata Mambang.

Selain mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut, Mambang Mit juga mengajak masyarakat Pekanbaru yang belum memiliki KTP untuk segera mengurus KTP. "Bagi yang belum punya KTP masih ada kesempatan untuk mengurus KTP. Bagi yang belum terdaftar dalam DPT datang ke kantor Lurah untuk mendaftar. Datang ke TPS jangan lupa menusuk . Cukup melihat yang satu saja, jangan kemana-mana," kata Wakil Gubernur lagi.(jel)

Abdul Wahid PIMPIN PKB RIAU

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau, Abdul Wahid, terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Wilayah IV di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Jumat (29/4) pukul 12.45 dini hari. Wahid akan memimpin PKB Riau periode 2011-2016.

Proses sidang pemilihan Ketua Dewan Tanfidz (Ketua DPW) PKB Riau yang dipimpin Ketua DPP Hanif Dakhiri ini berjalan lancar. Wahid terpilih aklamasi karena dari 13 suara yang diperebutkan dia didukung oleh 11 DPC. 1 suara DPC diperoleh Muhammad Dunir sedangkan hak suara DPW PKB Riau abstain. Karena satu-satunya calon yang mendapat dukungan minimal 5 suara maka Abdul Wahid langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih.

Di hadapan anggota Muswil, Abdul Wahid menyampaikan beberapa rencana program kerjanya diantaranya berkomitmen melaksanakan agenda partai termasuk program yang dihasilkan dalam Muswil.

"Selanjutnya komitmen saya adalah melakukan kaderisasi dalam rangka penguatan sistem partai dan menciptakan militansi kaderisasi untuk mengorbitkan kader PKB menjadi tokoh daerah. Karena hingga kini PKB belum menghasilkan kader partai menjadi kepala daerah, minimal menjadi wakil bupati atau wakil gubernur," kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid menyebutkan ke depan antara DPW dengan DPC dan PAC harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga sekat-sekat yang selama ini tersendat akan tersalurkan dengan lancar.

Sebelum pemilihan Ketua Dewan Tanfidz, pserta muswil terlebih dahulu memilih ketua Dewan Syuro. Abdurrahman Qaharuddin juga terpilih sebagai ketua Syuro PKB secara aklamasi. Sebelumnya jabatan yang saja juga dijabat oleh Abdurrahman Qaharuddin.

Untuk menyusun pengurus DPW PKB Riau periode 2011-2016 juga dibentuk tim formatur yang terdiri dari Ketua Syuro terpilih, Ketua Dewan Tanfidz terpilih, Pjs Ketua DPW Purwaji, Ketua DPC PKB Bengkalis Misliadi mewakili daerah pemilihan Riau 1, dan Ketua DPC PKB Indragiri Hilir Dani M Nur Salam mewakili daerah pemilihan Riau 2. (jel)

Golkar Tak Gentar Nasrep dan Dasdem

JAKARTA (Rakyat Riau) - Partai Golkar menyatakan tidak goyang, gentar atau grogi dengan munculnya Partai Nasdem (Nasional Demokrat) dan Partai Nasrep (Nasional Republik) untuk menghadapi pertarungan pemilu 2014.

Pasalnya Partai Golkar saat ini sudah mencapai taraf satu tekad “Berjuang” (beras, baju dan uang) untuk uang. Sementara Nasdem dan Nasrep baru sampai pada level "kordinasi" (kopi, rokok dan nasi) atau meook (makan enak dan omong-omong kosong).

"Ngapain takut sama Nasdem dan Nasrep, grogi saja tidak karena pengaruhnya kecil, kita nggak mikirin. Langkah kita sudah jauh di depan, tekad kita berjuang untuk rakyat, mereka baru tingkat kordinasi dan meook,’’ ujar Ketua DPD I Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jum’at (29/4).

Alzier berpendapat rakyat akan lebih percaya kepada Partai Golkar. Selain lebih memiliki jaraing luas, SDM andal dan struktur organisasi hingga tingkat desa, partai berlambang pohon beringin juga peduli pada rakyat. Karenanya Partai Golkar tidak terlalu mengkhawatirkan Nasdem dan Nasrep, mengingat Golkar dicintai rakyat karena suara Golkar adalah suara rakyat.

Ditambahkan Alzier, Golkar pun telah mempunyai resep untuk mengatasi penyakit adem panas dan panas dingin atau panas sirep untuk menangkalnya. “Jadi tak perlu dikhawatirkan. Beda dengan mereka (Nasdem dan Nasrep), Golkar sudah berbuat pada rakyat sedangkan mereka baru mau berbuat. Kakinya pun belum sampai ke tingkat akar rumput atau grass rooth, “ katanya.

Sebelumnya diberitakan, usai silaturahmi dengan pimpinan Golkar Jatim di Surabaya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengatakan, jika ada kader Golkar yang ingin menyeberang ke partai lain adalah hal yang biasa. Pindahnya kader Partai Golkar tak akan akan menimbulkan kekhawatiran bagi perkembangan Golkar.

“Karena tidak bisa ‘berkaki’ dua, harus pilih salah satu. ‘’Ya harus memilih lah, kan nggak bisa dua kaki,’’ kata Aburizal usai silaturahmi dengan pimpinan Golkar Jatim di Surabaya.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang juga ikut menghadiri acara tersebut menambahkan, jika ada kader yang berada di dua partai, diminta ketegasannya untuk memilih atau Partai Golkar yang akan menghentikan keanggotaanya di Golkar. "Kalau dua kaki nggak mungkin dong, kan harus memilih. Nggak mungkin anggota bisa merangkap anggota partai lain, harus memilih salah satu," ujarnya. (rr1)

DPP Minta Kliping Koran Sebagai Bukti, Pernyataan Wan Abu Bakar Dikecam

PEKANBARU - Pernyataan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wan Abu Bakar yang mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekanbaru Firdaus MT - Ayat Cahyadi mendapat kritikan dari DPW PPP Provinsi Riau. Semestinya, sebagai kader PPP dan Wan Abu Bakar mendukung kebijakan partai yaitu bersama-sama memenangkan pasangan Septina Primawati - Erizal Muluk.

Sebagaimana diketahui, di salah satu media massa terbitan lokal, Wan Abu Bakar memberikan statemennya yang mengajak dan mempromosikan pasangan Firdaus - Ayat Cahyadi. Padahal, semestinya Wan Abu Bakar memperjuangkan yang didukung PPP pada pilkada 18 Mei.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Riau Azis Zaenal kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya hingga sore Kamis (28/4) belum membaca berita dan pernyataan Wan Abu Bakar tersebut. "Saya lagi di DPP PPP di Jakarta. Saya belum membaca beritanya dan DPP juga minta kliping korannya di kirim untuk dikaji. Jika memang seperti itu (mendukung pasangan Firdaus -Ayat), adalah merupakan suatu hal yang keliru," kata Azis.

Seharusnya, kata Azis lagi, sebagai kader partai Wan Abu Bakar tidak boleh melontarkan statemen seperti itu karena harus mendukung dan mengamankan kebijakan partai. Saat ditanya sanksi apa yang akan dikenakan ke Wan Baubakar, Azis belum bisa berkomentar banyak.

"Partai belum bisa menentukan sanksi karena DPP sendiri belum membaca beritanya. Kalau nanti memang ada yang menyimpang maka akan diberikan sanksi," ujarnya. (jel)

Septina Terus Diserang Isu Miring

PEKANBARU - Mendekati masa kampanye Pilkada Kota Pekanbaru, pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekanbaru, Septina Primawati-Erizal Muluk, mengaku terus mengalami blackcampign dari pihak yang tidak menginginkan dia memimpin Pekanbaru. Terakhir, Septina menerima selebaran yang berisi bahwa dalam agama Islam perempuan dilarang menjadi pemimpin. "Sudah beberapa kali kami menerima selebaran seperti ini dan isinya selalu sama. Selebaran yang kami terima ini juga beredar luas di masyarakat," kata Septina yang mengaku Kamis (28/4) pagi menerima selebaran tersebut dari salah seorang warga.

Septina juga menyesalkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan selebaran yang tidak benar tersebut karena dalam agama Islam tidak ada pelarangan bagi perempuan menjadi pemimpin. Ia mencontohkan, hingga kini sudah sangat banyak perempuan yang menjadi pemimpin mulai dari RT, RW, Lurah, Camat, Bupati atau walikota, gubernur, dan menteri. Bahkan negara ini juga pernah dipimpin oleh perempuan sebagai Presiden.

"Jika memang perempuan diharamkan menjadi pemimpin kenapa tidak dari dulu dilarang. Kenapa kita tidak konsisten dengan itu. Karena dalam agama tidak dilarang menjadi pemimpin," kata Septina, saat menghadiri acara silaturrahmi yang digelar masyarakat RW 19 Kelurahan Sidomulyo Barat di Komplek Perumahan Griya Bumi Arengka jalan Teropong, RW 19, Kamis (28/4).

Septina yang merupakan Ketua Penasehat BKMT Provinsi Riau ini juga mengharapkan agar Majelis Taklim yang ada di Pekanbaru menjadi corong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa isu yang dihembuskan tersebut tidaklah benar.

Pernyataan yang sama juga dikuatkan oleh KH Tengku Zulkarnain, salah seorang pengurus MUI Pusat yang menjadi penceramah dalam acara silaturrahmi masyarakat dan Majelis Taklim Baiturrahman. Ia menyebutkan bahwa dalam agama Islam perempuan tidak dilarang menjadi kepala daerah karena isu tersebut hanya dihembuskan oleh orang-orang yang memahami ayat Al Quran secara sepotong-sepotong.

Sementara itu, Ketua RW 19 Kelurahan Sidomulyo Barat, Syahrial, menyebutkan masyarakat RW 19 dan sekitarnya, mengharapkan dan mendukung terpilihnya Septina menjadi pemimpin di Pekanbaru pada Pilkada mendatang. Ia berharap jika Septina dan Erizal Muluk terpilih pada Pilkada mendatang agar dapat memberikan perhatian terhadap daerah mereka di Jalan Teropong.

"Daerah ini merupakan perbatasan antara Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Kami berharap nanti jika terpilih ibu mau memperhatikan daerah perbatasan ini seperti jalan Teropong diaspal dan membangun saluran air agar tidak lagi mengalami banjir ketika musim hujan tiba," kata Syahrial.

Sedangkan Septina Primawati mengatakan bahwa jika terpilih sebagai walikota nanti salah satu program prioritasnya adalah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di Pekanbaru. Salah satunya adalah dengan menarik dana yang dimiliki APBD Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur di Pekanbaru. Karena pembangunan di daerah ini harus juga ikut dibantu oleh Pemprov dan Pemerintah Pusat mengingat keterbatasan APBD Pekanbaru. (jel)

Muchlis : Septina Maju Karena Dukungan Masyarakat

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Calon Walikota Pekanbaru periode 2011-2016, Dra Hj Septina Primawati Rusli MM, ikut pilkada bukan karena haus kekuasaan seperti isu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Majunya istri Gubernur Riau Rusli Zainal ini karena memang dibutuhkan dan didukung masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau Indra Muchlis Adnan, kepada wartawan, Minggu (24/4). Indra menyebutkan dirinya menyayangkan berkembangnya isu-isu yang memojokkan calon walikota dan wakil walikota yang didukung Partai Golkar bersama partai koalisi lainnya.

"Tidak benar kalau Septina Primawati ikut pilkada karena haus kekuasaan. Isu itu dibuat oleh mereka yang tidak menginginkan Pekanbaru maju bersama Septina. Dia maju sebagai calon walikota karena memang Pekanbaru membutuhkan figur seperti Septina dan dia maju karena diminta oleh sebagian besar masyarakat," ujarnya kepada Rakyat Riau.

Karena besarnya dukungan masyarakat maka Partai Golkar, kata Indra, memberikan dukungannya menuju Pekanbaru 1.

"Kita tahu persis kalau awalnya Septina tidak punya niat maju pilkada, namun karena di setiap acara yang dihadirinya selalu saja ada masyarakat yang meminta dia untuk maju sebagai walikota di pilkada. Karena ini amanah maka dia menerima dukungan tersebut," jelas Indra.

Hal ini juga dibenarkan Septina Primawati. Ia menyebutkan keikutsertaannya pada pilkada ini bukan sekedar ingin ikut-ikutan saja melainkan karena merasa terpanggil untuk membangun Pekanbaru menjadi lebih baik.

"Awalnya tidak ada keinginan saya untuk maju. Namun karena melihat dukungan dari masyarakat Pekanbaru agar kami melakukan perubahan terhadap Pekanbaru maka kami maju dengan konsep-konsep pembangunan," jelas Septina.

Ia juga menyebutkan sejak namanya muncul sebagai bakal calon walikota hingga menjelang pilkada dirinya banyak ditimpa isu-isu tidak sedap. Seperti isu haus kekuasaan sebab suaminya merupakan Gubernur Riau, isu perempuan dilarang menjadi pemimpin, hingga isu akan berpisah dengan suaminya hanya karena rumah dinas yang terpisah.

"Walaupun diisukan demikian, saya bersama pak Erizal Muluk tetap bertekad maju di Pilkada agar Pekanbaru menjadi lebih baik lagi," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau ini. (jel)

PKB Usul Zulher-Purwaji

Pilkada Kabupaten Kampar masih relatif lama, namun DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau sudah menyiapkan calon. Duet yang bakal diusung adalah Drs Zulher yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar bakal diplot sebagai bakal calon Bupati.

Sementara untuk bakal calon wakil bupati diusung dari kader potensial PKB yakni Purwaji SSos yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DPW PKB Riau. Demikian dikatakan Bendahara DPW PKB Riau Muhammad Dunir SAg, Ahad (24/4) di Pekanbaru.

"Purwaji kita usung sebagai bakal calon wakil bupati. Ia memang kita rekomendasikan untuk pasangan Zulher. Purwaji layak kita usung karena merupakan kader yang layak, kemampuan secara organisasi baik dan sebagai perwakilan masyarakat Jawa untuk di Kampar. Apalagi yang bersangkutan didukung sesepuh dan kiyai yang ada di sana," ujarnya.

Meski dari jumlah kursi PKB relatif minim di Kampar karena hanya memiliki 1 kursi di Kampar, Dunir tidak khawatir. Sebab Purwaji secara finansial cukup mumpuni. Apalagi Zulher sendiri merupakan tokoh sentral yang kemungkinan besar bakal diusung Golkar menggantikan Bupati incumbent Drs Burhanuddin Husen yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Kampar.

"Menurut saya Golkar akan mengusung Zulher, bukan Burhan. Makanya kita bisa usung Purwaji sebagai pendamping Zulher," ujarnya.

Dengan kondisi yang saat ini berkembang di masyarakat, duet birokrat dan politikus sangat dibutuhkan dalam menunjang keberlangsungan pembangunan. Sehingga kata Dunir, pemimpin tidak hanya sibuk mengurus politik, tapi yang lebih utama adalah rakyat.

"Sebab setelah ia terpilih, bukan lagi milik partai tapi milik masyarakat. Jadi harus dibuat pasangan yang beda background-nya," ujar Dunir. (yok)

PDIP Deklarasi Dukung Septina

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuktikan kalau mereka memang mendukung pasangan Septina Primawati - Erizal Muluk pada Pilkada Pekanbaru.

Ini dibuktikan dengan adanya deklarasikan dukungan DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, Kader, dan simpatisan PDIP se Kota Pekanbaru, Ahad (24/4) di lapangan Kakap jalan Lokomotif untuk memenangkan pasangan ini tanggal 18 Mei mendatang.

Tidak tanggung-tanggung, deklarasi ini menghadirkan tokoh-tokoh PDIP di tingkat DPP, Riau dan Pekanbaru seperti Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristanto, Ketua DPD PDIP Riau Suryadi Khusaini, anggota DPRD Riau dan Pekanbaru dari PDIP, calon walikota Septina Primawati, manejer tim Berseri Rusli Zainal.

Pada kesempatan yang sama juga hadir Gusdeni, kader partai yang sebelumnya mendapat mandat dari DPP untuk maju pilkada Pekanbaru berpasangan dengan Feri Akri namun batal didaftarkan ke KPU oleh Ketua DPC PDIP. Saat itu, Ketua PDIP Pekanbaru Kordias, mendaftarkan dan mendukung Firdaus - Ayat.

Ketua DPD PDIP Riau Suryadi Khusaini menyebutkan bahwa dengan deklarasi ini masyarakat Pekanbaru tidak lagi perlu meragukan sikap dan arah PDIP pada Pilkada Pekanbaru. Partai berlambang kepala Banteng ini sudah jelas memberikan dukungan terhadap pasangan Septina - Erizal Muluk, bukan mendukung Firdaus - Ayat Cahyadi.

"Dukungan ini telah sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di PDIP dan telah disetujui oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. PDIP menjatuhkan dukungan terhadap Septina - Erizal karena kami merupakan partai ideologi yang sudah dibakukan dalam Kongres III di Bali, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Suryadi.

Dari dua pasang calon, kata Suryadi, hanya pasangan Septina - Erizal yang memiliki kesamaan ideologi dengan PDIP. Ia menilai pasangan nomor urut 2 ini tidak membeda-bedakan suku dan etnis. "PDIP itu adalah partai wong cilik. Sesuai dengan survei yang kita lakukan, tingkat ekonomi masyarakat masih jauh tertinggal. Dengan bekal intelektual dan pengalaman mendampingi Rusli Zainal, kita yakin Septina akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kelas bawah dan mengayomi semua kalangan," ujarnya.

Wakil Sekjend DPP PDIP Hasto Kristanto menyebutkan kalau Septina merupakan figur yang cocok memimpin Pekanbaru. Menurut Hasto, setelah mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat, baik alim ulama, petani, nelayan, buruh hingga pemuda, sebagian besar menginginkan sosok seperti Septina yang memimpin Pekanbaru.

Hasto juga meminta Septina berjanji untuk memperhatikan rakyat kecil di Pekanbaru, serta memperhatikan kaum perempuan yang merupakan penyangga negeri. "Apakah bu Septina sanggup membebaskan mereka yang ekonominya masih tertindas, tidak punya pekerjaan, dan kaum marhaen?," kata Hasto. Pertanyaan itu langsung dijawab Septina kalau dirinya berjanji dan sanggup memperjuangkan rakyat kecil.

Septina dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PDIP atas kepastian dukungan partai pimpinan Megawati tersebut. Ia menyebutkan bahwa PDIP memberi inspirasi bagi dirinya karena partai ini telah sukses mengantarkan Megawati sebagai presiden perempuan pertama. "Saya ingin mengikuti jejak Megawati dan dukungan PDIP ini menjadikan semangat dan motivasi bagi kami untuk terus berjuang menuju Pekanbaru 1," kata Septina. (jel)

Masyarakat Pinggir Dukung Septina

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Dukungan masyarakat terhadap Calon Wali Kota dan Wakil Kota Pekanbaru nomor urut 2 Dra Hj Septina Primawati Rusli MM dengan Drs Erizal Muluk (Berseri) makin hari terus meningkat. Kalau Ahad lalu dukungan datang dari Partai Indonesia Perjuangan, kali datang dari masyarakat pinggir Sungai Siak yakni warga perum Mutiara Witayu RW 11 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai.

Dukungan dan kebulatan tekad warga Witayu ini dinyatakan dalam sebuah “Deklarasi Anak Bangsa” pada acara silahturahmi calon Walikota Pekanbaru Dra Hj Septina Primawati Rusli MM bertempat di halaman Masjid Al Ikhlas, Jalan Gotong Royong Siak II, Senin (25/4).

Dalam deklarasi ini semua tokoh masyarakat dari berbagai etnis yang ada di perum Mutiara Witayu yakni suku Minang, Melayu, Tapanulu, Jawa, Cina dan etnis lainnya membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan untuk mendukung dan memenangkan pasangan Berseri pada pilkada Kota Pekanbaru 18 Mei mendatang, disaksikan langsung oleh Septina dan mantan camat Rumbai Noverius serta masyarakat lainnya.

Dukungan ini menurut Ketua Panitia Silahturahmi Yeni Apriyani, atas dasar kenyakinan warga Witayu terhadap pasangan Berseri yang dianggap dapat membawa perubahan terhadap masyarakat Pekanbaru khususnya masyarakat perumahan Witayu yang sejak 2003 lalu menjadi langganan banjir baik ketika hujan turun maupun saat air Sungai siak naik.

“Alhamdulillah berkat bantuan eskavator atau alat berat yang didatangkan ibu Septina untuk menggali parit-parit yang tersumbat dan dangkal di daerah perumahan Witayu selama 2 hari ini, kami warga perum Witayu tidak kebanjiran lagi meskipun malam tadi diguyur hujan,” katanya.

“Kalau dulu, hujan sedikit saja, daerah kami kebanjiran akibat genangan air hujan karena tidak mengalir ke sungai Siak. Apalagi kalau sungai siak pasang,” ungkapnya lagi.

Selain itu, menurut Yeni, strata kehidupan masyarakat Witayu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu, warga Witayu membutuhkan bimbingan moril maupun bantuan materil agar bisa bangkit dan maju seperti masyarakat lainnya. “Kami punya Posyandu dan sarana olahraga, tapi tidak layak pakai. Untuk itu kami mohon bantuan dari ibu. Kami semua mendukung ibu menjadi walikota Pekanbaru dan kami berharap kalau ibuk terpilih menjadi walikota, jangan lupakan kami,” ujar Yeni lagi dan disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.

Usai membarikan bantuan berupa Jam dinding dan uang Rp 5 juta untuk Masjid Al Ikhlas, bantuan uang Rp 5 juta untuk biaya operasional alat berat menggali parit pari di perum Mutiara Witayu, Rp 3 juta untuk pembangunan MDA serta Rp 1,5 juta untuk Mejlis Taklim ditambah dengan dua buah buku, yakni masing-masing baku Aku Anak Pintar dan buku Ragam Kuliner Riau, Septina menyampaikan ucapan terimakasi atas undangan dan dukungan yang diberikan kepadanya.

"Aspirasi-aspirasi seperti inilah yang sangat kita perlukan. Alhamdulillah aspirasi ini sudah saya catat dan akan menjadi perhatian kami nantinya kalau kami terpilih menjadi Walikota Pekanbaru," ujar Septina.

Lebih jauh Septina mengatakan, Ia merasa sangat bersyukur karena hari demi hari, dukungan terhadap dirinya yang berpasangan dengan Erizal Muluk terus bertambah. “Kemarin PDIP telah menyatakan dukungannya kepada kita yang dulunya memberikan dukungan kepada pasangan lain. Dan hari ini dukungan bertambah lagi dengan dideklarasikannya dukungan masyarakat di sini kepada kita.

Untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas dukungannya dan mari kita bulatkan tekat untuk memenangkan pasangan Berseri," imbaunya. (azw)