JAKARTA (Rakyat Riau) - Ketua DPP PKB Marwan Ja’far tak mengkhawatirkan akuisisi Ikhwanul Muballiqin (IM) yang merupakan salah satu basis PKB ke Partai Demokrat. Sebab selain bukan underbouw PKB, Ikhwanul Muballiqin merupakan Ormas yang dipimpin oleh pengurus PPP.
“PKB tidak terlalu risau dengan kepindahan Ikhwanul Muballiqin. Sebab basis PKB itu telah lama dipimpin oleh pengurus PPP dan bukan underbouw PKB, bahkan Sekjennya itu orang PPP. Tegasnya, tidak ada pengaruh apapun bagi PKB,” tambah Ketua FPKB DPR RI itu.
Ditambahkan Marwan, secara fatsoen politik, IM tidak lagi dekat dengan PKB secara faksun politik. Kepindahan IM kata Marwan semata-mata didasari adanya kepentingan pragmatis. "Ini karena kepentingan pragmatis semata, Ikhwanul Muballiqin itu disumbang Rp 1 miliar untuk kebutuhan kongres oleh PD. Padahal anggotanya masih abal-abal," kata Marwan.
Seperti diwartakan, setelah mengambil kader strategis PAN yang juga Wagub Jabar, Dede Yusuf, giliran basis PKB yang diambil PD. Basis PKB yang diakuisisi PD adalah IM, basis kekuatan PKB di era Ketua Umum Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kala itu IM memiliki peran yang cukup sentral meski kini tergerus dari peredaran Kutu Loncat.
Sementara itu Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menilai seperti demokrasi kita sudah menuju ke pasar bebas, sehingga semua partai termasuk partai koalisi harus siap. “Jadi, itu ke depan harus ada klausul yang bisa mencegah seseorang loncat ke sana ke mari dalam posisi strategis seperti itu," katanya.
Tapi, Golkar tidak khawatir dengan langkah-langkah politisi kutu loncat tersebut, apalagi menghalang-halangi karena rakyat yang melihat kepentingan pragmatis kutu loncat untuk kepentingan pragmatis kekuasaan. “Itu kan lebih kepentingan pragmatis saja dan rakyat sudah tahu,” ujar Priyo.
Menyinggung usulan PAN yang akan melakukan revisi UU Pemilukada, Golkar lanjut Priyo, belum tertarik membahas itu. Sebab, yang diperlukan adalah kerja keras partai dalam kaderisasi dan penguatan basisnya. "Usul itu bisa saja dimasukkan klausul. Tapi tidak memandang pragmatisme tapi kesetiaan platform dan ideologi kebangsaannya," tutur Wakil Ketua DPR RI itu. (rr1)
