JAKARTA - Keberhasilan Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning mendapat penghargaan PNPM Mandiri sebagai Pembina Terbaik Nasional untuk kategori Pendamping Lokal.
Penghargaan diserahkan Mendagri Gamawan Fauzi yang disaksikan langsung Wapres Boediono sempena acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNPM Mandiri Perdesaan, bertempat di Puri Agung Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (27/4). "Penghargaan ini merupakan penghargaan bagi seluruh masyarakat Riau. Kita mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini," ucap Gubri Rusli kepada pers seusai acara.
Gubri memastikan bahwa program PNPM Mandiri di Provinsi Riau akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan melakukan sinergi bersama pihak-pihak terkait. Sebab, program ini merupakan program yang benar-benar berasal dari masyarakat. "PNPM Mandiri ini kan benar-benar program yang bersifat bottom up (dari bawah). Makanya, program ini akan terus menjadi program prioritas kita," ulasnya.
Disinggung masalah pendampingan terhadap masyarakat, dimana Provinsi Riau dinilai sebagai yang terbaik secara nasional, Gubri menjelaskan bahwa memang dalam menjalankan program PNPM Mandiri ini sangat diperlukan pendampingan, agar program dapat berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran. "Dengan adanya pendampingan, bisa ditentukan program apa yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Makanya, pendampingan ini sangat penting agar program berjalan seperti yang diharapkan," tegasnya.
Penghargaan yang sama juga diterima Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan. Salah seorang warga Inhil Syamhudi juga memperoleh penghargaan peringkat I Nasional kategori pendamping lokal.
Pada kesempatan itu, Wapres Boediono mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan PNPM Mandiri hingga akhir masa pemerintahan 2014 mengingat hasil yang diperoleh cukup memuaskan. “Ini adalah program yang baik dan langsung menyentuh masyarakat. Kalau dulunya program ini akan dikurangi, tapi kita putuskan, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) memutuskan program ini harus dilanjutkan. Itulah keputusan pemerintah, paling tidak hingga akhir masa pemerintahan ini,” terangnya.
Bahkan menurut Wapres Boediono, bila ada dana yang memungkinkan, maka pendanaan program ini akan ditingkatkan. Wapres menambahkan saat krisis terjadi 1998, pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat berupa program pengembangan kecamatan (PPK). Program tersebut ditujukan untuk membangun masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
PPK tersebut, menurut Boediono merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri. Hasil dari PPK yang pertama kali dilaksanakan di Karangannyar pada 1998 ternyata cukup menggembirakan, sehingga proyek tersebut kemudian dikembangkan ke berbagai daerah.
Wapres menambahkan dirinya akan mengawasi secara langsung PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri menurut Wapres telah menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan, dan sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Seperti diketahui sejak tahun 2007 lalu Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun 1998, yang selama ini dinilai cukup berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di perdesaan.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian tim independen PNPM-MP yang langsung turun kelapangan melihat kinerja dari Syamhudi sebagai pendaping lokal seperti kedekatan dengan masyarakat dan kemampuannya mengkoordinir PNPM di daerahnya.
Penghargaan itu dibagi menjadi 4 Kategori yakni anugrah UPK terbaik Nasional, anugrah Perencanaan Partisipatif terbaik Nasional, Anugrah Pendaping Lokal terbaik Nasional. serta DKAD terbaik Nasional. (rr1/nik)
Penghargaan diserahkan Mendagri Gamawan Fauzi yang disaksikan langsung Wapres Boediono sempena acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNPM Mandiri Perdesaan, bertempat di Puri Agung Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (27/4). "Penghargaan ini merupakan penghargaan bagi seluruh masyarakat Riau. Kita mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini," ucap Gubri Rusli kepada pers seusai acara.
Gubri memastikan bahwa program PNPM Mandiri di Provinsi Riau akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan melakukan sinergi bersama pihak-pihak terkait. Sebab, program ini merupakan program yang benar-benar berasal dari masyarakat. "PNPM Mandiri ini kan benar-benar program yang bersifat bottom up (dari bawah). Makanya, program ini akan terus menjadi program prioritas kita," ulasnya.
Disinggung masalah pendampingan terhadap masyarakat, dimana Provinsi Riau dinilai sebagai yang terbaik secara nasional, Gubri menjelaskan bahwa memang dalam menjalankan program PNPM Mandiri ini sangat diperlukan pendampingan, agar program dapat berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran. "Dengan adanya pendampingan, bisa ditentukan program apa yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Makanya, pendampingan ini sangat penting agar program berjalan seperti yang diharapkan," tegasnya.
Penghargaan yang sama juga diterima Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan. Salah seorang warga Inhil Syamhudi juga memperoleh penghargaan peringkat I Nasional kategori pendamping lokal.
Pada kesempatan itu, Wapres Boediono mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan PNPM Mandiri hingga akhir masa pemerintahan 2014 mengingat hasil yang diperoleh cukup memuaskan. “Ini adalah program yang baik dan langsung menyentuh masyarakat. Kalau dulunya program ini akan dikurangi, tapi kita putuskan, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) memutuskan program ini harus dilanjutkan. Itulah keputusan pemerintah, paling tidak hingga akhir masa pemerintahan ini,” terangnya.
Bahkan menurut Wapres Boediono, bila ada dana yang memungkinkan, maka pendanaan program ini akan ditingkatkan. Wapres menambahkan saat krisis terjadi 1998, pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat berupa program pengembangan kecamatan (PPK). Program tersebut ditujukan untuk membangun masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
PPK tersebut, menurut Boediono merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri. Hasil dari PPK yang pertama kali dilaksanakan di Karangannyar pada 1998 ternyata cukup menggembirakan, sehingga proyek tersebut kemudian dikembangkan ke berbagai daerah.
Wapres menambahkan dirinya akan mengawasi secara langsung PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri menurut Wapres telah menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan, dan sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Seperti diketahui sejak tahun 2007 lalu Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat pada PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun 1998, yang selama ini dinilai cukup berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di perdesaan.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian tim independen PNPM-MP yang langsung turun kelapangan melihat kinerja dari Syamhudi sebagai pendaping lokal seperti kedekatan dengan masyarakat dan kemampuannya mengkoordinir PNPM di daerahnya.
Penghargaan itu dibagi menjadi 4 Kategori yakni anugrah UPK terbaik Nasional, anugrah Perencanaan Partisipatif terbaik Nasional, Anugrah Pendaping Lokal terbaik Nasional. serta DKAD terbaik Nasional. (rr1/nik)
